RSS Feed
Jakarta – Humas BKN, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung Wibowo akhirnya ‘mengetok palu’ mengesahkan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) menjadi Undang-Undang dalam sidang Paripurna, Kamis (19/12/2013) pukul 12.25. Hal tersebut dilakukan setelah anggota DPR RI yang hadir menyetujui RUU ASN itu untuk disahkan menjadi Undang-undang.
Substansi yang terkandung dalam UU ASN ini, antara lain memuat perubahan-perubahan dalam sistem manajemen kepegawaian aparatur sipil Negara secara keseluruhan, mulai dari sistem perencanaan, pengadaan, pengembangan karier/promosi, penggajian, serta sistem dan batas usia pensiun. Perubahan itu didasarkan pada sistem merit, yang mengedepankan prinsip profesionalisme/kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, obyektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan KKN.
Ditemui secara terpisah usai mengikuti sidang Paripurna, Kepala BKN Eko Sutrisno menyampaikan bahwa perubahan undang-undang tentang Kepegawaian ini merupakan salah satu langkah strategis dalam reformasi dan transformasi birokrasi terkait dengan pengelolaan manajemen SDM aparatur yang memerlukan landasan perubahan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. “Atas tugas, peran strategis dan fungsinya dalam UU ASN, tentu tidak menjadi hal yang ringan bagi BKN. Ini merupakan bagian dari tonggak sejarah dalam manajemen kepegawaian Nasional,” terang Eko Sutrisno.
Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan hal senada bahwa dengan disahkannya RUU ASN menjadi undang-undang diharapkan akan semakin memperkokoh landasan hukum pelaksanaan reformasi birokrasi di tanah air. Undang-undang ASN menjadi tonggak sejarah perjalanan reformasi birokrasi di tanah air. “Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah dalam perjalanan reformasi birokrasi. Dengan berlakunya Undang-undang ini, tidak ada lagi dikotomi PNS pusat dan PNS daerah,” ujar Agun.
RUU ASN itu telah mengalami pasang surut pembahasan, di mana dari kalangan internal pemerintah sendiri cukup banyak mendapatkan resistensi. Pembahasan RUU itu dimulai pada 22 September 2011. Menjelang berakhirnya masa persidangnan kedua tahun 2013, Panitia kerja (Panja) DPR RI dan Pemerintah melakukan pembahasan secara marathon. Setelah rapat Panja 9 Desember 2013, dilanjutkan dengan pembahasan oleh Tim Perumus dan Sinkronisasi, kemudian pada 16 Desember 2013 mendapat persetujuan Tingkat I di Komisi II DPR RI. Setelah dibahas dalam 10 kali masa persidangan, RUU yang semula terdiri dari 15 bab dan 134 pasal, berkembang menjadi 15 bab 141 pasal. Subali/Kiswanto
Unduh
(Kisah sukses lulus PNS Guru di lingkungan Kemenag jatim)
ReplyDeleteBerawal dari keinginan kuat untuk mengikuti test tertulis CPNS yang dilaksanakan oleh PEMDA JATIM tepatnya di kab SIDOARJO dimana saya tinggal, saya pun ikut berpartisipasi mengkutinya. Namun sebenarnya bukan sekedar hanya berpartisipasi tapi terlebih saya memang berkeinginan untuk menjadi seorang PNS. karena tanggal 5 Desember 2013 yang lalu saya pun mengikuti Test CPNS yang diselenggarakan oleh PEMDA JATIM dengan harapan yang maksimal yaitu menjadi seorang PNS. Kini tanggal 18 Desember 2013, pengumuman test kelulusan tertulis itu diumumkan. Dengan sedikit rasa cemas dan bercampur tidak karuan menyelimuti pikiranku. Rasa pesimiskupun timbul, karena pengumuman yang di informasikan adalah tertanggal 15 Desember 2013 namun di undur tanggal 21Desember 2013. Dengan mengucapkan BISMILLAH, aku pun masuk ke halaman kantor BKD untuk melihat hasil pengumuman test tertulis CPNS. Dan Syukur Alhamdulillah saya pun LULUS diurutan ke 2 dari 1 formasi yang aku ikuti di Kabupaten SIDOARJO Prov JAWA TIMUR. Dan berikut peringkat screen shoot yang saya jepret menggunakan Ponsel kesayangku. Puji Syukur tak henti-hentinya aku panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas rezeki yang diberikan kepadaku.dan untuk hasil ini saya ucapkan terimakasih kepada : 1. Orang Tua, Saudara-saudaraku; Tetap mensupport aku selama 3 bulan terakhir ini, terimakasih Mama juga buat teman-temanku terimakasih semuanya. 2. Terimakasih khususnya Bpk.Drs.DEDE DJUNAEDHY M.SI beliau selaku petinggi BKN PUSAT,dan dialah yang membantu kelulusan saya,alhamdulillah SK saya tahun ini bisa keluar.jadi bagi temen2 yang ingin LULUS seperti saya silahkan anda hubungi Direktur pengadaan PNS Drs.DEDE JUNAEDY M.si,0878 4299 6999.wassalam...