Kejagung Pantau Penyidikan Korupsi Fadel Muhammad

viva hidayah. Kejaksaan Agung tetap memantau penyidikan kasus korupsi dana sisa APBD 2001 Provinsi Gorontalo, dengan tersangka Fadel Muhammad, yang tengah ditangani Kejati provinsi ini.

"Nanti kami monitor, kami pantau penyidikan dilakukan di sana," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Andhi Nirwanto di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Kamis (24/5).

Andhi menegaskan, pembukaan kasus mantan Gubernur Gorontalo tersebut tidak ada hubungannya dengan pencalonan presiden Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Sebelumnya, kasus ini telah dihentikan oleh Kejaksaan pada tahun 2009 silam dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun, SP3 tersebut akhinya dicabut lewat putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. 

"Nggak ada hubungannya. Kan ada (putusan-Red) praperadilan itu," dalihnya.

Hingga kini, Kejaksaan Agung belum merencanakan kasus itu ditangani di Jakarta. Dengan demikian, penyidik Kejati Gorontalo diberi wewenang melanjutkan penyidikan hingga ke penuntutan. 

"Nanti akan dilihat hasil penyidikannya gimana, sudah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan ke penuntutan atau tidak. Masih dalam proses," bebernya.

Seperti diberitakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Gorontalo terhitung 14 Mei 2012. Kejati membuka kembali kasus Fadel menyusul praperadilan dari Gorontalo Corruption Watch dikabulkan pengadilan setempat.

Fadel dijerat tuduhan korupsi APBD Gorontalo yang berlangsung tahun 2001 karena diduga merugikan negara sebesar Rp5,4 miliar yang seharusnya dikembalikan ke kas daerah. Namun, uang tersebut  dibagi-bagikan kepada 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Amir Piola Isa