AS Ringankan Sanksi Ekonomi ke Myanmar

VIVAnews - Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan akan meringankan sanksi ekonomi atas Myanmar. Keringanan ini diberikan menyusul komitmen reformasi dan demokratisasi negara yang pernah dikuasai junta militer tersebut.

Diberitakan CNN, Selasa 17 April 2012, informasi ini disampaikan oleh Direktur Kendali Aset-aset Asing di Kementerian Keuangan AS, Adam J. Szubin melalui sebuah pernyataan. Dia mengatakan, dengan keringanan sanksi ini, lembaga keuangan AS dapat kembali memfasilitasi transaksi berbagai organisasi kemanusiaan di Asia Tenggara untuk membantu Myanmar.

Transaksi keuangan yang boleh ditangani bank AS hanyalah bantuan kemanusiaan, bencana, pendidikan, olahraga, keagamaan dan aktivitas membangun demokrasi Myanmar. Bank AS juga boleh membantu transaksi Myanmar untuk pengadaan air bersih dan sanitasi.

Keringanan sanksi untuk AS ini dilakukan menyusul pemilihan umum sela yang memenangkan Aung San Suu Kyi sebagai anggota parlemen. Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, memuji pemilu itu sebagai salah satu langkah maju dalam demokratisasi Myanmar, atau yang juga disebut Burma.

"Pemilu Myanmar adalah bukti dramatis yang menunjukkan penyampaian aspirasi rakyat," kata Clinton.

Sebelumnya, AS menyatakan akan kembali mengirimkan duta besar ke Myanmar, yang pertama kalinya sejak 22 tahun yang lalu.

Kendati dilonggarkan, namun Clinton mengatakan bahwa sanksi masih tetap berlaku bagi individu dan institusi bekas junta atau mereka yang berseberangan dengan demokratisasi. (eh)